Header Ads

MUI Minta Sistem Pilkada Dikembalikan Melalui Mekanisme di DPRD

PortalPilkada.Id | Ketua Umum MUI Jateng Dr KH Ahmad Darodji MSi mengusulkan agar sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) segera dikembalikan ke sistem perwakilan atau melalui mekanisme di DPRD, bukan lagi secara langsung oleh rakyat seperti saat ini.

Mengingat, sistem pemilihan secara langsung justru banyak melahirkan ekses negatif, di antaranya lima puluh persen lebih kepala daerah bersinggungan dengan KPK.

“Belum lagi banyak kasus jual-beli jabatan seperti yang dibongkar KPK di Klaten, gara-gara berambisi mengembalikan uang modal kampanye yang miliaran rupiah terkuras untuk politik uang,” tegasnya saat menerima audiensi KPU Jateng yang dipimpin Komisioner Bidang Teknik Ichwanudin, di Kantor MUI Jateng, kemarin.

Audiensi terkait dengan segera dibukanya tahapan Pilgub Jateng 2018. Ikut dalam audiensi Komisoner Diana Iriyanti dan tim sekretariat. Sementara Ketua Umum MUI Jateng didampingi Sekum KH Muhyiddin MAg, Komisi Hukum Eman Sulaiman, dan Sekretaris Komisi Infokom Isdiyanto Isman.

Kiai Darodji berharap KPU Jateng memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas. Mengingat pemilihan dengan sistem perwakilan untuk kepala daerah masih belum bisa dilaksanakan. Regulasinya tetap menggunakan sistem pemilihan langsung.

Maka, rakyat harus dibuka kesadarannya jangan hanya diberi uang misalnya Rp 100 ribu kemudian langsung mencoblos calon tersebut tanpa melihat komptensi dan kualitas kepemimpinannya. Hal ini, lanjut Darodji sangat penting. Saat ini hanya bagi yang punya uang yang dapat mencalonkan diri tanpa melihat kualitas kompetensi dan kepemimpinannya.

“Bila menggunakan sistem perwakilan, tak akan ditemukan pembacaan sambutan oleh kepada daerah menyebut bapak dua, ibu dua, yang mestinya dibaca bapak-bapak, dan ibu-ibu,” kritik Kiai Darodji.

Dia juga berharap dalam menyelenggarakan pilgub Jateng, KPU Jateng dapat menyelenggarakan dengan baik mengacu pada perundangan yang berlaku. Kesan selama ini antara KPU dengan Bawas dan Panwas berjalan sendiri-sendiri.

Tidak ada komentar


Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.