Header Ads

Gugat UU Pemilu, Rhoma Irama: Hak Konstitusional Rakyat Memilih Pemimpin Jangan Dibatasi


PortalPilkada.Id |
Ketua Umum Partai Idaman H Rhoma Irama mengatakan, ada beberapa pasal yang ingin diuji oleh pihaknya. Beberapa pasal tersebut di antaranya Pasal 22 huruf e ayat 1 yang berbunyi "pemlihan umum diselenggarakan secara langsung, bebas, umum, rahasia jujur dan adil dan diselenggarakan selama lima tahun sekali", dan ayat 2 yang berbunyi "pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden serta Wakil Presiden."

Mengingat klausul tersebut dinilai tidak adil, maka Partai Idaman mengajukan permohonan uji materi Undang-undang Pemilihan Umum 2017 tersebut.

“Yang kami gugat adalah ketentuan mengenai president treshold karena hal ini tidak jujur dan adil,” tegas Rhoma, Rabu.

Politisi yang juga Raja dangdut ini menilai berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2013, pelaksanaan pemilihan umum, baik itu pemilihan legislatif maupun presiden, serta wakilnya diselenggarakan secara serempak.

Dengan demikian, menurut Rhoma Irama, landasan president treshold sebesar 20% berdasarkan pemilihan umum sebelumnya (2014) tidak berdasar dan melanggar hak konstitusi warga negara.

Rhoma Irama menuturkan, dinamika politik yang selalu berubah-ubah tidak bisa dijadikan landasan penetapan president treshold.

“Pembatasan ini menutup hak konstitusional rakyat untuk memilih presiden yang mereka kehendaki,” katanya.

Rhoma berharap agar MK segera melakukan pembahasan permohonan uji materi UU tersebut mengingat aturan ini telah disahkan oleh DPR bersama pemerintah meski belum dicatat ke dalam lembaran negara dan diberi nomor. Pasalnya, proses verifikasi partai politik akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2017.

Tidak ada komentar


Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.