Header Ads

Jelang Pilkada Pemkot Padang Moratorium PNS, Ada Apa?


PortalPilkada.Id | Pemerintah Kota (Pemkot) Padang sudah mengajukan pencabutan moratorium pegawai negeri sipil (PNS) kepada Gubernur Sumatera Barat.

Surat pengajuan pun sudah dikirimkan kepada pemerintah pusat. Dengan alasan banyak guru yang hendak pensiun, Pemko Padang merasa butuh merekrut pegawai baru.

Sebelumnya, Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) sudah meminta Pemko Padang mengajukan kebutuhan penambahan PNS.

Pendiri pulangkampuang.com, Faldo Maldini, memberikan tanggapan terhadap rencana tersebut.

Dia menilai, langkah pemerintah pusat tersebut sangat perlu diapresiasi.

Namun, Pemko Padang harus segera melakukan penataan terhadap sumber daya manusia yang sudah ada terlebih dahulu.

"Kita harus bersyukur, tetapi juga harus mengukur apa yang sudah kita miliki. Untuk tingkat sekolah dasar saja, Kota Padang punya tiga ribuan orang guru PNS, yang disebar di 345 sekolah di seluruh Padang. Kalau dihitung, satu sekolah bisa dapat delapan orang guru PNS. Lalu, kekurangannya di mana? Harusnya, Pemko menata ini terlebih dahulu agar semua sekolah bisa memiliki jumlah guru PNS yang relatif berimbang," tutur Mantan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia Britania Raya itu.

Selain itu, Faldo menganggap upaya penambahan jumlah PNS ini bisa menjadi sebuah gurau politik. Banyak kelompok berkepentingan akan memanfaatkan cara tersebut untuk mendapatkan keuntungan golongan.

"Saya kira Pak Mahyeldi sedang bergurau politik. Padang ini ibu kota provinsi. Kita ini contoh. Kalau misalnya, semua daerah di Sumatra Barat menggunakan cara yang sama bagaimana? Kandidat petahana dengan sangat mudah menambah kekuatannya menjelang pemilu dengan merekrut PNS baru. Saya tidak menuduh Pak Mahyeldi mengarah ke situ, tetapi cara seperti ini bisa ditiru oleh berbagai orang tidak bertanggung jawab di tempat lain untuk mempertahankan kekuasaan. Saya juga berharap pemerintah pusat jangan terlalu ikut gurau politik ini. Harusnya dievaluasi dulu pemanfaatan sumber daya yang sudah ada sebelum kebijakan seperti ini dieksekusi, apalagi tahun depan memang sudah penerimaan PNS secara nasional," ucap mantan Ketua BEM Universitas Indonesia tersebut.

Sumber : Haluan

Tidak ada komentar


Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.