Header Ads

PDIP Kutip Biaya di Pilkada Lampung


PortalPilkada.Id | Jika tak ada perubahan jadwal, PDI Perjuangan akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan bakal calon gubernur-wakil gubernur (balongub-balonwagub). Uji kelayakan dan kepatutan itu dipusatkan di DPP PDIP, Jalan Menteng, Jakarta Pusat, besok (9/8).

Hingga tahapan uji kelayakan dan psikotes, para cagub diwajibkan sudah menyetor biaya survei dan psikotes. Jumlahnya pun cukup fantastis, yakni mencapai puluhan juta rupiah.

Dalam surat DPP PDIP bernomor 3020/IN/DPP/VIII/2017 tertanggal 3 Agustus, terdapat lima belas peserta yang akan mengikuti serangkaian tes, yakni dari psikologi, tertulis, dan wawancara. Rinciannya, sembilan balongub dan enam balonwagub.

Mereka adalah Mustafa, Mukhlis Basri, Herman H.N., M. Alzier Dianis Thabranie, Arinal Djunaidi, Sukaryadi, Marsat Jaya, Ananda Tohpati NR., dan M. Ridho Ficardo sebagai balongub. Serta Nurhasah, Dedi Afrizal, Tulus Purnomo Wibowo, Frans Agung M.P. Natamenggala, I Komang Koheri, dan Edi Irawan Arief sebagai balonwagub.

Sekretaris tim penjaringan dan penyaringan DPD PDIP Lampung Yanuar Irawan mengatakan, berdasarkan hasil penelitian berkas, tiga bakal calon yang belum melengkapi. Bahkan, ada satu balongub yang meminta izin untuk tidak hadir dalam fit and proper test.

"Ada tiga yaitu dua balongub dan satu balonwagub yang berkasnya belum lengkap. Satu lagi berkasnya lengkap, tetapi telepon saya minta izin. Nama pastinya besok, saya belum komunikasi dengan DPP,” ujar Yanuar  kemarin.

Anggota DPRD Lampung ini menjelaskan, tim sudah bersepakat tidak akan mengirim berkas pendaftaran bakal calon yang tak melengkapi berkas dan memenuhi kewajiban. Undangan tes terhadap bakal calon juga hanya untuk yang berkasnya lengkap.

’’Kalau tidak memenuhi, berarti mereka menganggap pencalonannya tidak serius. Kami kan melihat keseriusan mereka. Kalau berkas saja mereka tidak bisa memenuhi, bagaimana keseriusannya memenangkan pilgub?” tandas dia.

Dari informasi yang diterima, dua balongub belum melengkapi berkas adalah Sukaryadi dan Marsat Jaya. Sedangkan balonwagubnya adalah Nurhasanah. Ketiganya belum menyetorkan dana gotong royong survei.

Wakil Ketua DPD PDIP Lampung Mukhlis Basri mengatakan, seluruh peserta memang diwajibkan membayar dana gotong royong survei popularitas dan keterpilihan. Masing-masing balongub Rp50 juta, sedangkan balonwagub Rp25 juta.

"Itu untuk biaya survei. Tetapi nanti setelah ada calon gubernur yang mendapat rekomendasi, dia mengembalikan kepada calon yang gugur,” kata bupati Lampung Barat ini melalui telepon genggamnya kemarin.

Peserta juga wajib membayar masing-masing Rp3 juta untuk rangkaian tes besok. Secara teknis, tes psikologi dan tertulis akan dilakukan oleh Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) yang memang secara resmi bekerja sama dengan PDIP.

’’Kalau fit and proper test bakal calon bupati dan wakil bupati Lampung Utara, Sabtu (5/8), bayar Rp3 juta. Itu bayar langsung. Sepertinya untuk balongub dan balonwagub sama, karena ini kan tes per person, jadi tidak ada perbedaan. Materi tesnya kan sama,” ujar Mukhlis.

Soal keharusan balongub dan balonwagub menyiapkan biaya pemenangan sampai Rp200 miliar, Mukhlis menegaskan bahwa dana tersebut tidak sepenuhnya masuk kantong partai banteng. Menurut dia, dana itu harus menjadi persiapan calon jika ingin menang pemilihan gubernur (pilgub) 27 Juni 2018.

Dia mengakui bahwa PDIP hanya menerima dana gotong royong survei, fit and proper test, serta honor saksi penghitungan suara.

Sebelumnya, ketua tim penjaringan dan penyaringan DPD PDIP Lampung Watoni Nurdin mengatakan, partainya sudah sepakat bahwa saksi yang mencatat hasil pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) sebesar Rp100 ribu per orang.

Dalam satu TPS terdapat dua saksi. Artinya, dana saksi per TPS adalah Rp200 ribu. Dengan asumsi jumlah 14.164 TPS pada Pilgub 2014, maka honor saksi di tingkat TPS adalah Rp2,832 miliar.

Belum lagi di jenjang berikutnya. Dalam penghitungan suara di panitia pemilihan kecamatan (PPK), satu saksi PDIP mendapat honor Rp500 ribu. Dikalikan 225 kecamatan selampung, maka honor saksi di tingkat ini mencapai Rp112,5 juta. Naik lagi ke tingkat provinsi, dimana honor saksi per orang Rp1 juta.

”Lebih kurang seperti itulah. Kami mempersiapkan saksi dan atribut-atribut kampanye. Saya tegaskan, ini bukan mahar, tapi biaya pemenangan,” ucap Watoni.

Menurut Mukhlis, dana-dana ini akan dititipkan di rekening DPP PDIP sebagai jaminan. ”Nanti pada waktu pilgub, dana itu ditarik sama calonnya. Kami belajar dari pengalaman. Dimana, partai sudah merekomendasikan seseorang menjadi kepala daerah, tapi ternyata biaya untuk saksi saja dia tidak punya,” ucapnya.

Mukhlis juga menegaskan PDIP tidak menjual kursinya di DPRD Lampung. Diketahui, PDIP merupakan satu-satunya partai politik (parpol) di Lampung dengan 17 kursi sehingga dapat mengusung pasangan calon tanpa berkoalisi.

Terkait materi tes psikologi dan tertulis, Yanuar mengatakan, biasanya akan berlangsung 30-60 menit. Untuk tes wawancara oleh tim DPP PDIP, waktunya tentatif. Materi wawancara adalah keseriusan, komitmen dengan PDIP, dan bedah visi misi. Dari sana, bisa tergambar bakal calon yang menguasai materi atau tidak.

Sumber : Radar Lampung


Tidak ada komentar


Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.