Header Ads

Hadapi Pilgub Jabar Golkar Galau, Bendera Setengah Tiang Berkibar di Garut




PortalPilkada.Id | Sejak beredarnya surat keputusan dukungan dari DPP Partai Golkar terkait penunjukan Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur Jabar dan Daniel Mutaqien Syaifudin sebagai Cawagub, banyak kader partai Golkar yang berada di daerah galau.

Mereka banyak mendatangi kantor DPD Golkar Kabupaten, termasuk di Kabupaten Garut dan Purwakarta.

Mereka mempertanyakan kebenaran surat tersebut. Bahkan Pengurus DPD Golkar Kabupaten Garut, memasang bendera partai Golkar setengah tiang, sebagai tanda berkabung beredarnya surat tersebut.

"Kami berkabung setelah beredarnya surat penunjukan dari DPP Golkar, yang menunjuk Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien Syaifudin sebagai Cagub dan Cawagub yang di usung partai Golkar," ujar Wawan Diaz, Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPD Partai Golkar Garut, Jumat (22/9/2017).

Menurutnya, sejak pagi banyak kader yang berdatangan mempertanyakan kebenaran surat tersebut. Namun, pihaknya juga  belum melihat sama sekali surat tersebut.

"Sebagai pengurus DPD Partai Golkar Garut, serta kader partai, tetap mendukung terhadap Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat, sesuai hasil Rapimda di Karawang," katanya.

Dia menyebut, sesuai dengan jargon partai Golkar Jabar, yakni "Golkar Ngahiji", di Kabupaten Garut, tetap solid bersatu untuk memenangkan Pilkada Jabar dan Pilkada Garut. Terutama mendukung sepenuhnya pada Dedi Mulyadi sebagai Cagub dari partai Golkar.

"Tidak jadi jaminan kader luar partai bisa menang. Terlebih Dedi Mulyadi, sudah memiliki komunitas dan kelompok yang fanatik," ucapnya.

Hal senada di ungkapkan, Wakil Ketua Bidang Pemuda, yang juga Ketua AMPG Garut, Dony Muchtar. Menurutnya, tidak ada tawar menawar DPP harus tetap mendukung dan merekomendasi Dedi Mulyadi sebagai Cagub Jabar dari Golkar.

"Kami solid mendukung Dedi Mulyadi sebagai Cagub Jabar dari Golkar. Tak salah jika kami di daerah secara spontan memasang bendera Golkar setengah tiang. Ini tanda kami berkabung adanya surat keputusan DPP tersebut," ujarnya.

Tidak ada komentar


Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.