Jelang Pilgub, Bawaslu Lampung Semprit ASN Nakal Terlibat Politik


PortalPilkada.Id | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung, akhirnya mengeluarkan rekomendasi terkait dugaan para pejabat di Lingkungan Pemprov Lampung yang terlibat politik, jelang Pilgub Lampung 2018.

Bawaslu menyebut, bahwa rekomendasi hasil klarifikasi kepada para pejabat itu, dalam upaya melakukan pencegahan berpotensi pelanggaran yang dilakukan para Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan, hasil pleno Bawaslu sudah keluar.

Menurutnya, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Heri Suliyanto saat itu mewakili Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo, memberikan sambutan dan tidak mengenakan kaos bergambar “Muhammad Ridho Ficardo Lanjutkan”.

Sedangkan Kadis PUPR Provinsi Lampung Budi Dharmawan, Sekretaris Roni Pitono, serta Kabid Pemeliharaan Jalan dan Jembatan PUPR Tony Ferdiansyah mengenakan kaos tersebut.

“Kita putuskan tiga orang, Budi Dharmawan, Roni Pitono dan Tony Ferdiansyah, direkomendasikan ke Inspektorat Provinsi Lampung untuk dilakukan pembinaan dan kita tembuskan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” ungkap Fatikhatul Khoiriyah.

Rekomendasi pasca undangan klarifikasi Bawaslu pada ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemprov Lampung yang terlibat politik, saat jalan sehat dan sepeda santai pada peringatan HUT Korpri beberapa waktu lalu, Bawaslu telah telah mengeluarkan rekomendasi hasil pleno mereka.

Terkait apakah rekomendasi itu ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bawaslu menyerahkan kepada KASN.

“Nanti KASN yang merekomendasikan, karena sudah ada MoU. Mudah-mudahan besok saya tandatangani surat itu sekaligus,” kata Khoiriyah.

Ia juga menjelaskan, baru-baru ini Komisi ASN pernah mengeluarkan surat edaran larangan ASN terlibat berpolitik. Dan saat klarifikasi itu, Bawaslu tidak bisa mengklarifikasi Kadis PUPR Bud Dharmawan karena tengah dinas di Jakarta.

Dan karena keterbatasan waktu, Bawaslu hanya mendapat keterangan dari Sekdin PUPR Roni Pitono dengan bukti yang ada, dimana kegiatan itu milik Dinas PUPR Lampung.

“Apa yang diputuskan itu tidak dalam konteks penindakan pelanggaran pilkada, namun aspek pencegahan berpotensi melanggar, tujuannya agar Inspektorat melakukan pembinaan pada ASN yang terlibat politik,” terangnya.

Bawaslu, kata dia, akan menyurati Inspektorat untuk melakukan sosialisasi kepada ASN di lingkup Pemprov Lampung agar memahami UU ASN dan larangannya.

“Jelang pelaksanaan pilkada tahun 2018, ada beberapa tindakan ASN yang mengarah pada keberpihakan, agar tidak dilakukan dan ASN harus netral,” tambahnya.

Disinggung asal kaos yang digunakan para ASN PUPR Pemprov Lampung itu, menurut Ketua Bawaslu ini, hal itu tidak bisa dikonfirmasi.

Berdasarkan keterangan yang diberikan para ASN PUPR, kaos itu tidak tahu siapa yang mencetak, tapi saat acara sudah ada di lapangan. “Kita ihat sensifitas ASN, itu berpotensi (pelanggaran),” timpalnya.

Bawaslu pun menghimbau, para ASN agar tidak ikut dalam deklarasi partai politik maupun calon, baik pribadi maupun partai, dan menggunakan atribut calon. “Di medsos juga mereka harus lebih berhati-hati,” katanya.

Jurnalis : Agus Rahardja, Redaksi Sumatera


0 Response to "Jelang Pilgub, Bawaslu Lampung Semprit ASN Nakal Terlibat Politik"

Posting Komentar


Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel