Header Ads

Bawaslu Larang Kepala Desa Berpolitik Praktis


PortalPilkada.Id | Menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 Badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melarang kepala desa (kades) dan perangkatnya berpolitik praktis.

Ketentuan itu diatur secara tegas dalam undang-undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan kades dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu.

“Kades juga dilarang menjadi pengurus partai politik pada pasal 29 huruf g UU Desa menyebutkan kades dilarang menjadi pengurus partai politik dan ikut serta dan/atau terlibat kampanye pemilu dan/atau pilkada,” jelas Hamirudin Udu, Rabu (17/1/2018).

Sambung Ia, larangan dan sanksi kades berpolitik praktis, termasuk pilkada, tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 273/3772/JS tertanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-Undang (UU) No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU.

“Pasal 71 ayat (1) UU No 10/2016 menyebutkan, pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau sebutan lain lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon,” pungkasnya

(Irdwan Jeko/JNN)


Tidak ada komentar


Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.