Dwi Fungsi Polri Dalam Pilkada: Antara Tupoksi dan Salah Kaprah



Dwi Fungsi Polri Dalam Pilkada: Antara Tupoksi dan Salah Kaprah

Oleh : MUHAMMAD IKRAM PELESA
(WASEKJEND BIDANG HUKUM DAN HAM PP GPII)

Beberapa hari ini marak pemberitaan mengenai keputusan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) Tjahyo Kumolo yang merekomendasikan dua pejabat tinggi polri untuk mengisi kekosongan jabatan sebagai pelaksana tugas pada dua provinsi yakni sumatera utara dan jawa barat. keputusan tersebut sontak menarik banyak perhatian mulai dari pengamat sampai dengan politisi.

Pada lazimnya ini adalah kejadian kedua pasca Keputusan Presiden menjadikan Petinggi POLRI sebagai Pelaksana Tugas (Plt) gubernur Sulawesi barat pada pemilukada beberapa tahun lalu karena alasan sebagai daerah rawan konflik. Meski hal tersebut dinilai ganjil, Namun perdebatan mengenai layak atau tidaknya polri mengisi posisi itu tidak semudah perdebatan kali ini.

Dalam rasio berfikir kita bahwa Instansi Kemendagri dan Polri secara tegas harus dibedakan dalam tugas, karena fungsi dan wewenang yang diberikan UU sangatlah berbeda. Kemendagri sebagai salah satu kementerian negara dengan tugas membidangi urusan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan negara (Baca : Pasal 7 UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara).

Bahwa Dalam menjalankan tugasnya, kementerian dalam negeri melaksanakan kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dalam urusan pemerintahan daerah dengan merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014 yang kemudian diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian Pemerintahan daerah dipimpin oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota. selanjutnya tugas dan fungsi Kemendagri diatur pada Perpres No. 11 Tahun 2015. 

Sementara itu institusi Polri, berterkaitan tugas dan wewenangnya telah diatur dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Menyatakan “Bahwa tugas pokok kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Dengan demikian telah jelas bahwa setiap Institusi/lembaga negara dalam konteks ini, Kemendagri dan Polri dibentuk bertujuan untuk melaksanakan sebagian kekuasaan Presiden sesuai perihal tugas dan fungsinya yang diatur dalam undang-undang.

untuk itu menyoal pilkada dan pemerintahan daerah yang dijabat oleh Gubernur, Bupati dan Wali Kota adalah kewenangan Kemendagri. Bukan tugas, fungsi dan kewenangan Polri. sehingga menjadikan pejabat tinggi polri sebagai Plt Gubernur (Jawa Barat dan Sumatera Utara) merupakan kebijakan salah kapra, menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini pasal 4 Permendagri No. 74 Tahun 2016 yang secara tegas menyatakan bahwa Plt Gubernur dari Kemendagri atau Pemerintah Daerah.

Jika kita melihat struktur organisasi Kemendagri, terdapat 16 jabatan esolon 1 yang dapat mengisi kekosongan jabatan Gubernur ketika ditinggalkan karena ikut berkompetisi lagi pada pilkada 2018. Selain itu, Pengisian jabatan sementara Gubernur biasanya diambil dari pejabat Sekretaris Daerah provinsi dengan pertimbangan kesinambungan atau keterpaduan dalam melaksankan tugas pemerintahan daerah.

Sehingga merupakan hal yang aneh ketika jabatan Pelaksana Tugas Gubernur diisi oleh pejabat tinggi polri. dapat dibayangkan jika yang amanhkan tidak mengetahui kondisi wilayah dan tidak berpengalaman dalam pemerintahan. kemudian diserahi jabatan sebagai Plt Gubernur pasti membutuhkan waktu untuk beradaptasi, mapping permasalahan daerah, kemudian membangun komunkasi, dan lain-lain.

Oleh sebabnya, Jabatan pelaksana tugas atau penjabat Gubernur mesti berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya yang berasal dari kalangan sipil sebagaimana diatur di dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada. Wacana Mendagri menunjuk Perwira Tinggi (Pati) Polri yang akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut pada saat Pilkada serentak 2018, dalam hal ini ASOPS Polri Irjen (Pol) Muh. Iriawan di Jawa Barat dan KADIV Propam Polri Irjen (Pol). Martuani Sormin di Sumatera Utara merupakan wacana yang telah mencederai semangat reformasi, meski rencana penunjukan dua Pati Polri tersebut masih menunggu keputusan Presiden.

Meski Mendagri merujuk kepada Permendagri No. 1/2018 tentang cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah, namun Permendagri tersebut dinilai bertentangan dengan materi muatan UU Pilkada. Di dalam Pasal 4 ayat (2) Permendagri tersebut memuat norma yang menyatakan bahwa yang menjadi penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat/provinsi. Dari dasar inilah kemudian Mendagri mengasumsikan bahwa perwira tinggi Polri merupakan jabatan yang setingkat dengan pimpinan tinggi madya. Padahal, di dalam ketentuan UU Pilkada telah diatur secara limitatif bahwa hanya pejabat pimpinan tinggi madya saja yang dapat menjadi penjabat Gubernur.

Keputusan Mendagri tersebut dinilai tidak relevan ketika menjadikan perwira tinggi Polri yang masih aktif menjadi Pelaksana Tugas atau Penjabat Gubernur adalah langkah mundur proses reformasi yang telah bergulir selama hampir 20 tahun ini.

argumen adanya TNI/Polri yang pernah menjabat sebagai Plt Gubernur sulbar (Irjen Pol Carlo Brix Tewu) merupakan alasan yang harus ditolak dan diperbaiki karena saat diserahi amanah Plt dirinya sudah alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau alih tugas dan bukan lagi berstatus TNI/Polri aktif, bukan seperti Irjen Pol Iriawan atau Irjen Pol Martuani.

Secara langsung Mendagri juga telah membangun prasangka buruk lebih awal kepada semua sekda provinsi bahwa akan mengerahkan PNS untuk mendukung calon tertentu. Padahal, pengaturan pelarangan PNS terlibat dalam aktivitas pilkada sudah sangat tegas dengan sanksi yang berat berupa peringatan, penurunan pangkat maupun pemecatan.

menelaah konstelasi perpolitikan Indonesia dewasa ini, bukan sebuah jaminan jika TNI/Polri aktif (baru pensiun) juga tidak akan mendukung calon tertentu ditengah semarak para Pati TNI/Polri mencalonkan diri dalam pilkada saat ini. Yang patut dipertanyakan adalah kenapa hanya dua daerah tersebut sementara ada belasan daerah lainnya yang juga akan menyelenggarakan pemilukada serentak 2018 ?

Jika yang dimaksud Oleh Mendagri bahwa Permendagri No. 74 Tahun 2016 yang menjadi dasar pengisian kekosongan jabatan Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara ketika hendak mengusulkan dua jenderal aktif Polri tidaklah tepat, salah penerapan hukum dan bertentangan dengan UU Kementerian Negara, UU ASN, UU Kepolisian dan UU Pilkada sendiri. Sebab persoalannya, bukan penggantian tetapi hanya pemberhentian sementara karena cuti kampanye untuk calon lain yang akan mengikuti tahapan pemilu serentak 2018.

Dalam hal Gubernur yang tidak lagi diajukan sebagai pasangan bakal calon karena ketiadaan partai politik pengusung atau karena sudah menjabat dua periode seperti yang dialami Gubernur Tengku Erry Nuradi dan Ahmad Heryawan tidak dapat diganti oleh Kemendagri, terkecuali terdaftar sebagai juru kampanye salah satu calon, itupun hanya berstatus cuti selama masa kampanye dan bukan digantikan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilukada.

selain itu, Bila Mendagri mengacu kepada UU Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya maka mestinya diatur mengenai darurat sipil. Di dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Presiden menetapkan Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) yang terdiri atas Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang komandan militer tertinggi, seorang kepala Polri, dan seorang pengawas/kepala kejaksaan di daerah tersebut.

Namun apakah hal tersebut terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara ? Sedang daerah tersebut masih dalam kondisi damai serta terkendali, tanpa potensi gangguan keamanan. Justru wacana Mendagri tersebut berpotensi menimbulkan suasana yang tidak kondusif di daerah tersebut.

Penulis Adalah Mantan Ketua Umum HMI Cabang Kendari Periode 2016-2017, Presiden Mahasiswa STIKES Mandala Waluya Kendari Periode 2013-2014.



0 Response to " Dwi Fungsi Polri Dalam Pilkada: Antara Tupoksi dan Salah Kaprah"

Posting Komentar


Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel