Pilkada dan Pilpres Berpotensi Ancam Perekonomian Stagnan


PortalPilkada.Id | Lembaga pemeringkat internasional, Moody's Investor Service, mewanti-wanti pemerintah untuk tetap fokus melakukan perbaikan perekonomian di tahun politik. Warning ini disampaikan agar Indonesia tidak bernasib sama dengan sejumlah negara yang perekonomiannya stagnan akibat terlalu sibuk mengurus pemilu dan pilpres.

VP and Analyst Moody's Anushka Shah mengungkapkan, dari laporan proyeksi Moody's Investor Service, tercatat ada dua negara di Asia, yakni Indonesia dan India yang perlu memperhatikan kondisi dan risiko ekono­mi menjelang pilkada tahun ini.

"Di Indonesia dan India (pil­pres dan pilkada-red) bisa men­jadi kendala, memperlambat momentum perbaikan ekonomi," ujar di dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, reformasi ke­bijakan sangat penting karena Indonesia dipandang rentan ter­hadap normalisasi suku bunga acuan AS. Sebab, rata-rata rasio utang terhadap pendapatan (Debt to Service Ratio ) korporasi di Indonesia berada di bawah 2 atau mudah terserang dampak perubahan suku bunga acuan dan perubahan nilai tukar mata uang secara dadakan.

Namun, Anushka juga meman­dang, cadangan devisa Indonesia masih aman karena kebijakan makroprudensial yang ditempuh setahun belakangan cukup baik. Sehingga seharusnya risiko teka­nan eksternal bisa ditekan.

"Beberapa negara bisa menangani tekanan dari suku bunga dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan aku­mulasi cadangan devisa seperti di India, Taiwan, Filipina, Thai­land, dan Indonesia," jelasnya.

Dia menyebutkan, selain In­donesia, beberapa negara Asia juga memasuki masa pemilihan umum (pemilu) dalam dua tahun ke depan. Antara lain, Malay­sia, Kamboja, Fiji, Thailand, dan Bangladesh. Selain itu, ada juga yang akan menggelar pilpres pada tahun ini, yakni Maladewa.

Anushka menuturkan, ber­dasarkan pengamatan Moody's, pemilu bisa memperlambat momentum reformasi kebijakan ekonomi. Contohnya Malay­sia. Selama dua tahun terakhir, Malaysia belum menunjukkan perbaikan penerimaan negara gara-gara sibuk mempersiapkan diri menjelang pemilihan parle­men pada Agustus mendatang.

Ada juga negara yang perbai­kan reformasi ekonominya stag­nan dan tertahan gara-gara tensi politik. Misalnya, di Kamboja, ketegangan politik antara Cam­bodian People's Party pimpinan Hun Sen dengan Cambodian Na­tional Rescue Party yang meng­hambat perkembangan reformasi kebijakan. Seperti penanggu­langan korupsi dan berpotensi tidak lagi menerima bantuan dari donor seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Pemerintah Tetap Fokus 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerin­tah tetap konsentrasi. Menurut­nya, tidak benar jika konsentrasi pemerintah terpecah.

"Saya ingin menegaskan bahwa seluruh alasan, kemudian pemerintah akan terdistraksi atau ter­ganggu konsentrasinya sehingga tidak menjalankan berbagai pro­gram reformasi ambisiusnya, itu salah," tegasnya.

Ani --sapaan akrabnya--mengatakan, pada tahun ini pemerintah terus berkoordinasi untuk me­mecahkan berbagai masalah dan mempercepat reformasi.

"Pemerintah sedang fokus menyelesaikan masalah yang menjadi penghambat terhadap 1.053 proyek investasi. Ini menunjukkan kami berupaya menghilangkan berbagai macam kendala investasi dan perdagangan," ungkapnya.

Sebagaio bukti nyata, Ani menyebutkan, pada awal tahun ini pemerintah telah membuat kebijakan untuk mempermudah arus barang impor di pelabuhan. Yakni, dengan cara menekan jumlah larangan terbatas (Lartas) komoditas impor yang masuk ke Tanah Air.

"Kami akan masuk kepada masalah detail apa yang menjadi penghambat dari investasi dan mindset -nya bagaimana kami memecahkan masalah. Refor­masi untuk menghilangkan ber­bagai macam kendala investasi perdagangan kami lakukan," jelasnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menambah­kan, Indonesia bukan baru pertama menggelar Pilkada.

"Selama 2-3 tahun terakhir ada pilkada, reformasi jalan terus. Sektor fiskal, moneter, struktur diperbaiki. Jadi jalan terus, outlook masih bagus," ujarnya. (Sumber: RMOL)



0 Response to " Pilkada dan Pilpres Berpotensi Ancam Perekonomian Stagnan"

Posting Komentar


Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel