Header Ads

DPRD Tanggamus akan Panggil KPU Terkait Dana PPS


PortalPilkada.ID | Ketua Komisi 1 DPRD Tanggamus Sumiati akhirnya angkat bicara soal dana Alat Tulis Kantor (ATK) PPS di beberapa Kecamatan yang diduga belum disalurkan ke PPS, hingga masalah ini menjadi perbincangan publik di Tanggamus.

Ihwal ini bermula dari tayangan beberapa media online, yang menyebutkan sumber adanya ketua PPS belum menerima dana ATK bulan november 2017, tapi untuk honor bulan november sudah diterima.

Atas informasi itu, Ketua Komisi 1 DPRD Tanggamus Sumiati merasa geram. Pasalnya, masalah ini jika dibiarkan dikhawatirkan bisa menggangu proses tahapan Pilkada. Oleh karena itu, pihaknya berencana akan klarifikasi dan memanggil para pihak, utamanya KPU Tanggamus.

"Terkait polemik yang ada, saya selaku Ketua Komisi 1 DPRD Tanggamus akan klarifikasi dan akan memangil secara resmi KPU Tanggamus," tegasnya, saat ditemui awak media dikantornya, senin 26  Februari 2018.

Menurutnya, jika  yang ramai di beritakan oleh beberapa media  itu benar, masalah ini jelas adalah pelanggaran.

"Kami akan klarifikasi ke pihak KPU bahwa benar atau tidak seperti yang di beritakan, dan jikalau benar jelas ini adalah sebuah pelanggaran. Dan kami dari Komisi I DPRD tanggamus akan menyatakan sikap dan mempersilahkan pihak terkait (Pebegak Hukum) untuk menindaklanjutinya," pungkasnya.

Ditempat terpisah, Kejari Tanggamus melalui Kasi Intelijen Kejari Tanggamus Amrulloh, SH. di kantornya, senin 26 februari 2018 membenarkan pihaknya telah menerima informasi itu dari media.

"Terkait dana ATK yang tidak sampai ke PPS, kami sudah baca beritanya dan kami sudah ikuti, dan juga pihak Kejari Tanggamus sudah komfirmasi ke KPU Tanggamus. Tapi sementara ini, pihak KPU meminta waktu guna menelusuri kebenaranya di tingkat PPK dan PPS," jelas Amrulloh.

Menyikapi kasus yang tengah menjadi buah bibir di masyarakat ini, Amrulloh menyatakan pihak kejaksaan menunggu tahapan-tahapan pilkada selesai, karena pengawasan internalnya, seharusnya lebih dulu berjalan baru penegak hukum.

"Kan belum diaudit BPK dan Inspekstorat, artinya dana hibah yang sekian milyar itu belum di pertanggungjawabkan, oleh sebab itu kami dari kejaksaan sementara ini menunggu," tambahnya.

Amrulloh menjelaskan lebih lanjut  soal keterlambatan-keterlambatan adalah termasuk pelanggaran, tapi jenis-jenis pelanggaran itu ada ringan, sedang dan berat tergantung pemeriksaan internal KPU.

"Sementara ini kami lagi berkoordinasi dengan pihak KPU dan belum melakukan pemanggilan terhadap pihak PPK dan PPS (yang merasa dirugikan), karena saya berharap kepada pihak KPU untuk betul-betul menyelenggarakan pilkada yang bersih, aman dan lancar," himbaunya.

Amrulloh mengingatkan agar kejadian ini tidak terulang lagi kedepannya, terlebih hal tersebut masalah dana yang diduga soal pemotongan dan keterlambatan.

"Jangan sampai ada pemotongan dan keterlambatan, semua harus tepat waktu," tegasnya.

Jurnalis : Rendi Ronaldo/Azhimi/Tim Media



Tidak ada komentar


Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.