Terjadi di Lampung! Ada yang Melaporkan Praktik Politik Uang Dibilang Gila


PortalPilkada.ID | Pemandangan tak biasa terjadi dalam rapat koordinasi di DPRD Lampung, Jumat, 29 Juni 2018 sore.

Dalam rapat yang dihadiri KPU Lampung, Bawaslu Lampung, kepolisian, dan kejaksaan itu, anggota DPRD Lampung Eva Dwiana mengamuk.

Bahkan, istri calon gubernur Lampung nomor urut  2 Herman HN ini juga menggebrak meja.

Ia mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak mampu menyelesaikan perkara dugaan politik uang di Pilgub Lampung. Padahal, menurut dia politik uang terjadi di mana-mana.

“Kalau gini, gak usah kita capek-capek melaksanakan pilkada. Selama ini saya diam, saya tutup mata, tutup kuping apa yang dikomentari Mas Nanang (Ketua KPU Lampung Nanang Trenggono) dan Mbak Khoir (Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriah),” kata Eva.

”Semua tidak cukup bukti. Di Lamsel, ada yang melaporkan (praktik politik uang) dibilang gila. Ini kelakuan dua periode seperti ini,” tandasnya.

Wanita yang biasa disapa Bunda Eva ini mengaku tidak mempermasalahkan hasil atau siapa pun yang memenangi pilkada.

Namun, ia menyayangkan banyaknya laporan dugaan kecurangan yang tidak bisa ditangani oleh Bawaslu.

“Saya tidak meragukan siapa yang kalah menang. Itu biasa, kompetisi.  Kalau gitu, semua jadi panwas saja. Semua jadi KPU. Semua jadi pengamanan. Kemarin saya tanya masih baik. Bagaimana kasus ini, Mbak Khoir? Tetapi, sekarang uang ada di mana-mana,” cetus Eva seraya menunjuk Bawaslu dan KPU.

Politik gula, politik uang

Anggota DPRD Lampung Bambang Suryadi ikut-ikutan menuding Bawaslu ‘tumpul.’

Bawaslu, kata politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, selama dua periode dipimpin Fatikhatul Khoiriah selalu gagal membuktikan praktik politik uang.

Mulai dari Pilgub 2014 yang bertabur gula, hingga Pilgub 2018 dengan politik uang.

“Kalau dulu pilgub dicederai politik gula, sekarang politik duit. Saya ikut menangkap yang sudah dilaporkan kawan-kawan ke Bawaslu. Kita gagal menjaga proses demokrasi yang jujur dan adil," kata dia.

"Kebebasannya juga tercederai dengan politik uang. Kita harus pertanggungjawabkan hampir Rp 500 miliar (anggara Pilgub Lampung 2018) ini ke rakyat,” kata Bambang dalam rapat koordinasi Pilgub Lampung 2018 di DPRD Lampung, Jumat, 29 Juni 2018.

”Saya pikir Pak Wakapolda dan jajaran, Pak Kajati, ini sebagai yurisprudensi, ada cukup bukti dan tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti," bebernya.

"Semua anggota legislatif yang bertanggung jawab menyetujui anggaran pilgub. Tetapi ini dalam prosesnya, sarung dikatakan tidak cukup bukti. Sampai Rp 25 ribu, duit Rp 50 ribu juga begitu,” imbuh dia.

Padahal, tambah Bambang, masalah ini harus menjadi perhatian pengawas pemilu dan pihak keamanan.

“Ada ratusan orang yang mengembalikan uang asal tidak dijadikan saksi. Hanya segelintir orang yang mau dijadikan saksi," kata Bambang.

"Hari ini, orang yang melapor diintimidasi. Terpaksa kami mengamankan ke rumah aman versi kami. Ayolah, berakhir di 2018 ini. Jangan hanya berganti nama dari politik gula, politik uang, politik apalagi nanti,” tandasnya.

Jawaban Bawaslu

Suasana ruang rapat koordinasi KPU, Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan bersama DPRD Lampung berlangsung panas, pasca legislator DPRD Lampung Eva Dwiana Herman HN ‘menyemprot’ Bawaslu yang dianggap tidak mampu menuntaskan masalah politik uang.

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriah menjelaskan, selama masa  tenang, mereka melakukan patroli pengawasan di 15 kabupaten/kota.

“Tidak benar jika Panwas kita tidak menemukan ada politik uang, perlu diketahui bahwa di masa tenang semua pasangan calon juga melotot. Jadi jika dugaan pelanggaran itu sudah ditemukan, Panwas kami memproses bukan lagi menemukan,”  kata Khoir dihadapan legislator Provinsi Lampung, Jumat petang.

Menurut Khoir, sampai sore ini di delapan kabupaten/kota mereka memproses 13 temuan dan laporan politik uang.

Rinciannya Tanggamus 4 laporan, Bandar Lampung 1 laporan, Lampung Tengah 3 laporan, Pesawaran 1 laporan, Pringsewu 1 laporan, dan Lamtim 1 laporan, yang sedang dalam proses penelusuran. Kemudian Pesbar 1 laporan dan Lamsel 1 laporan.

“Sebanyak 13 ini terdiri dari laporan dan temuan. Dalam prosesnya tentu tidak bisa ada temuan kita langsung kita hukum, ada proses penanganannya, saya jelaskan detail agar dipahami. Ada namanya Sentra penegakan hukum terpadu, kepolisian, kejaksaan dan Panwas,” jelasnya.

Dalam waktu 3 hari plus 2 hari, kata Khoir, Bawaslu melakukan proses pemeriksaan.

“Setelah lima hari baru kemudian Panwas melakukan pembahasan kedua, menentukan apakah bisa naik penyidikan atau tidak. Ini diputuskan bersama pengawas pemilu, kepolisian, dan kejaksaan. Artinya ini tiga lembaga,” tegasnya.

Untuk Tanggamus, terusnya dua laporan akan diputuskan naik ke penyidikan atau tidak. Kemudian Lamteng juga dalam proses.

“Kami tidak hanya duduk di kantor menunggu saja, kami turun ke bawah. Kalau Bapak Ibu bilang ada ribuan silahkan laporkan, karena yang kami tangani sekarang ada 13 laporan,” pungkasnya.

SAKSIKAN VIDIO LENGKAPNYA, KLIK DISINI

SUMBER : NUSANEWS


0 Response to " Terjadi di Lampung! Ada yang Melaporkan Praktik Politik Uang Dibilang Gila"

Posting Komentar


Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel